Indonesia di Era Pimpinan Jokowi

Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi bisa menjadi contoh, bagaimana sosok pemimpin yang tegas, berani dan konsisten meski Jokowi dari orang yang terlihat sederhana. Kita bisa lihat track record ketegasan Jokowi selama dia memimpin dari Gubernur sampai menjadi Presiden. Di antaranya saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kasus dugaan korupsi dalam pembelian bis Transjakarta, begitu ketahuan bis yang dibeli oleh Dinas Perhubungan bermasalah, langsung Kepala Dinas diberhentikan oleh Jokowi. Selajutnya, kebijakan lelang jabatan untuk memilih pejabat birokrasi juga menjadi contoh yang tepat bagi konsistensi kebijakan sekaligus keberanian melakukan inovasi memberantas korupsi. Ketika menggulirkan lelang jabatan, mulai dari lelang Lurah, sudah muncul banyak resistensi dari birokrasi. Sedangkan saat terpilih menjadi presiden, Jokowi telah menunjukkan ketegasannya dalam memimpin sebagai kepala negara. Di antaranya, Jokowi dengan tegas membatalkan penetapan Budi Gunawan sebagai kapolri karena diduga melakukan korupsi. Ditambah lagi, memberhentikan sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad karena diduga terlibat kriminal dan kini menjalani proses hukum. Selain itu, Presiden Jokowi menetapkan dan menurunkan harga BBM karena berbagai alasan dan pertimbangan demi kepentingan bangsa Indonesia. Ditambah lagi, yang terbaru Presiden Jokowi dengan sangat tegas memutuskan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pemimpin kelompok penyelundup narkoba asal Australia yang dijuluki ‘Bali Nine”, yang kini menunggu eksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Banyak Prestasi yang diraih pada masa setahun kepemimpinan Jokowi-JK diantaranya ialah Pemerintah Jokowi-JK telah menjaga kedaulatan energi nasional . Blok Migas Mahakan di Kalimantan Timur yang selama ini dikuasai oleh Perusahaan Perancis. Kemudian Pada bidang Infrastruktur Pemerintahan Jokowi – JK telah memulai dan mengawasi ketat berbagai proyek termasuk di era pemerintahan sebelumnya . Pemerintahan Jokowi telah meresmikan Pembuatan jalan TOL trans Sumatera tahap I dari Lampung –Palembang – Indralaya pada April 2015 dan berbagai infrastruktur lain seperti waduk jati Gede, Sumedang, jalur LRT jurusan Cibubur – Cawang dan Bekasi Timur – Cawang dan Jalur MRT trayek Lebak Bulus – Kebayoran Baru – Senayan – Bunderan hotel Indonesia juga mulai di kebut oleh Jokowi. Tak hanya di Jawa dan Sumatera, di Papua pemerintahan Jokowi – JK bertekad unutk membangun jalan Trans Papua. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah jokowi telah menganggarkan Rp 3,8 Triliun . Target Jokowi 2018 seluruh jalan Trans Papua sudah terbangun. Dalam bidang Ekonomi di era Jokowi – JK tidak terlalu suram juga. Ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung menurun pada 2015, neraca perdagangan Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2015 BPS mencatat surplus USD 8,16 Miliar. Hal ini dikarenakan ekspor mencapai  USD 127,22 Miliar dan impor hanya USD 119,05 miliar. Di era Jokowi Pemerintah berhasil mencatat sejarah baru dalam penerimaan pajak . Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan mencatat penerimaan pajak per 25 Desember 2015 mencapai Rp. 1000 Trilun, dan ini merupakan angka terbesar penerimaan pajak di Indonesia.

Adapun Kebijakan Pemerintahan Jokowi – JK selama satu tahun jabatannya. Kebijakan yang saya akan bahas disini lebih mengenai kepada kebijakan Ekonominya yaitu Paket Kebijakan Ekonomi yaitu Di bidang perdagangan, pemerintah telah meluncurkan Indonesia National Single Window (INSW) yang diperbarui, sehingga siapa pun dapat memantau keluar-masuk barang ekspor-impor melalui satu sistem. Dengan demikian akurasi data dan informasi kepabeanan dapat dipertanggung-jawabkan dengan transparan atau dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, kemudian Di bidang energi, pemerintah telah menurunkan harga solar sebesar Rp 200 pada Oktober 2015 ini. Selain itu, pemerintah juga mendorong nelayan untuk beralih dari penggunaan bahan bakar solar menjadi bahan bakar gas. Pemerintah juga memberi diskon tarif listrik bagi industri antara jam 23.00-08.00 WIB. Kemudian Di bidang perbankan, pemerintah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah-bawah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yakni 12 persen. Tak cuma itu, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung UKM yang berorientasi ekspor atau yang terlibat dalam produksi untuk produk ekspor, pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada perusahaan padat karya dan rawan PHK. Selanjutnya Di bidang fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan mulai dari 10 hingga 100 persen untuk jangka waktu 5-10 tahun (tax holiday). Persyaratan penerima tax holiday adalah wajib pajak baru yang berstatus badan hukum, membangun industri pionir dengan rencana investasi minimal Rp 1 triliun, rasio utang terhadap ekuitas (debt equity ratio) 1:4, serta mengendapkan dana di perbankan nasional minimal 10 persen dari total rencana investasi hingga realisasi proyek.

Itulah beberapa prestasi-prestasi dan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi-JK terhadap Negara tercinta kita ini Indonesia. Ya menurut saya dalam 1 tahun jokowi-JK sudah banyak membuat perubahan yang positif di Indonesia baik dalam bidang infrastruktur, Ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagaianya. Soal kemandirian dan keberanian mengambil keputusan juga tidak harus direpresentasikan oleh pemimpin yang gemar pidato dan bicara soal kemandirian. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dari berbagai kebijakannya di atas bisa menunjukkan bagaimana soal independensi ditunjukkan, komitmen dan konsistensi dalam gaya kepemimpinannya yang tegas. Dalam sistem politik yang demokratis, pemimpin yang tegas dan berani tidak identik dengan militer. Latar belakang militer tidak otomatis lebih berani, lebih tegas atau lebih nasionalis. Pemimpin kuat juga tidak sama dengan pemimpin yang membuat kebijakan dan menerobos aturan. Dalam demokrasi di mana hukum dikedepankan, sikap tegas, berani dan konsisten justru bisa ditunjukkan dengan cara-cara yang lembut dan santun seperti Jokowi.